Definisi bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun1998 adalah : Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup didalamnya pembangunan ekonomi membutuhkan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana.

Fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi menurut Mudrajad Kuncoro & Suhardjono (2002:68), yaitu :

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Adapun jenis bank berdasarkan fungsinya menurut UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 yang ditegaskan lagi dengan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum dan dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi tersebut, maka pada dasarnya kegiatan usaha bank dapat dibedakan sebagai berikut :

Sisi kewajiban dan equitas, adalah kegiatan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Sisi aktiva, adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk mempeoleh keuntungan.
Sisi jasa-jasa, adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pelayanan kepada nasabah.